Items where Division is "Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa" and Year is 2016

Article

Dini Susanti (2016) Missile Technology Control Regime (MTCR) Dalam Pengembangan Teknologi Peroketan Indonesia. Seminar Nasional 2016 : Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa: 1. pp. 1-14.

Diogenes (2016) Aspek hukum yang harus diperhatikan dalam membangun Bandar Antariksa : Alternatif Pulau Biak dan Pulau Morotai. “Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan”. pp. 59-72.

Mardianis (2016) Integrasi kemampuan negara-negara dalam Penerbangan dan Antariksa: tantangan Kedepan (kajian perspektif regulasi). Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 38-47.

Melissa Retno Kusumaningtyas (2016) Dampak Space Debris Terhadap Keamanan Antariksa Dan Upaya Penanganannya. Prosiding Seminar Nasional : Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 96-103.

Runggu Prilia Ardes (2016) Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus Di Indonesia). Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 22-32.

Runggu Prilia Ardes (2016) Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus di Indonesia). Seminar Nasional 2016 : Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa: 3. pp. 22-32.

Shinta Rahma Diana (2016) Biaya dan manfaat keanggotaan Indonesia pada Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO). Prosiding : Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Prolema dan Tantangan. pp. 78-89.

Book Section

Anjar Supriadhie (2016) Dampak dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI Terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijakan Penerbangan dan Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 1-24.

Anjar Supriadhie (2016) Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 110-125.

Astri Rafikasari (2016) Reposisi Peran Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Setelah Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI). In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 25-43.

Dikjiratmi (2016) Skema Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok Di Bidang Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 164-180.

Husni Nasution and Astri Rafikasari (2016) Pemilihan Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Pulau Morotai Ditinjau Dari Kelayakan Politis. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 144-163.

Mardianis (2016) Masalah Definisi dan Delimitasi Antariksa: Analisis Kecenderungan Pengaturan Dan Posisi Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 64-85.

Nessia Marga Leta and Soegiyono and Cholifah Damayanti (2016) Pertimbangan dan dasar pembentukan forum atau media koordinasi nasional dalam finalisasi rumusan kebijakan Penerbangan dan Antariksa. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 181-202.

Nurul Sri Fatmawati (2016) Peluang Pemanfaatan Bandara Frans Kaisiepo - Biak Sebagai Aerospacepost di Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 126-143.

Runggu Prilia Ardes (2016) Pertimbangan Yuridis Dan Konsekuensi Pengelompokan RPP Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 44-63.

Runggu Prilia Ardes (2016) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 86-109.

Monograph

Dini, Susanti (2016) <i>Missile Technology Control Regime </i>(MTCR) Dalam Pengembangan Teknologi Peroketan Indonesia. UNSPECIFIED. LAPAN.