Items where Division is "Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa" and Year is 2016

,

Anjar Supriadhie (2016) Dampak dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI Terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijakan Penerbangan dan Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 1-24.

Anjar Supriadhie (2016) Penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) Di Wilayah Ruang Udara Oleh Negara. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 110-125.

Astri Rafikasari (2016) Reposisi Peran Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (LAPAN) Setelah Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional Republik Indonesia (DEPANRI). In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 25-43.

Dikjiratmi (2016) Skema Kerja Sama Bilateral Indonesia-Tiongkok Di Bidang Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 164-180.

Dini Susanti (2016) Missile Technology Control Regime (MTCR) Dalam Pengembangan Teknologi Peroketan Indonesia. Seminar Nasional 2016 : Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa: 1. pp. 1-14.

Diogenes (2016) Aspek hukum yang harus diperhatikan dalam membangun Bandar Antariksa : Alternatif Pulau Biak dan Pulau Morotai. “Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan”. pp. 59-72.

Husni Nasution and Astri Rafikasari (2016) Pemilihan Lokasi Pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Pulau Morotai Ditinjau Dari Kelayakan Politis. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 144-163.

Mardianis (2016) Integrasi kemampuan negara-negara dalam Penerbangan dan Antariksa: tantangan Kedepan (kajian perspektif regulasi). Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 38-47.

Mardianis (2016) Masalah Definisi dan Delimitasi Antariksa: Analisis Kecenderungan Pengaturan Dan Posisi Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 64-85.

Melissa Retno Kusumaningtyas (2016) Dampak Space Debris Terhadap Keamanan Antariksa Dan Upaya Penanganannya. Prosiding Seminar Nasional : Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 96-103.

Nessia Marga Leta and Soegiyono and Cholifah Damayanti (2016) Pertimbangan dan dasar pembentukan forum atau media koordinasi nasional dalam finalisasi rumusan kebijakan Penerbangan dan Antariksa. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 181-202.

Nurul Sri Fatmawati (2016) Peluang Pemanfaatan Bandara Frans Kaisiepo - Biak Sebagai Aerospacepost di Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 126-143.

Runggu Prilia Ardes (2016) Pertimbangan Yuridis Dan Konsekuensi Pengelompokan RPP Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 44-63.

Runggu Prilia Ardes (2016) Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus Di Indonesia). Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 22-32.

Runggu Prilia Ardes (2016) Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus di Indonesia). Seminar Nasional 2016 : Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa: 3. pp. 22-32.

Runggu Prilia Ardes (2016) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 86-109.

Shinta Rahma Diana (2016) Biaya dan manfaat keanggotaan Indonesia pada Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO). Prosiding : Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Prolema dan Tantangan. pp. 78-89.

D

Dini, Susanti (2016) <i>Missile Technology Control Regime </i>(MTCR) Dalam Pengembangan Teknologi Peroketan Indonesia. UNSPECIFIED. LAPAN.