Dampak dan Konsekuensi Hukum Pembubaran DEPANRI Terhadap Kepentingan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Kebijakan Penerbangan dan Keantariksaan

DEPANRI dibubarkan bersama-sama dengan beberapa Lembaga Non Struktural lainnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Dibubarkannya DEPANRI memunculkan berbagai pertanyaan dan persoalan, diantaranya adalah dampak dan konsekuensi hukum apa yang timbul dengan dibubarkannya DEPANRI. Makalah ini ditujukan untuk menganalisis dampak dan konsekuensi hukum pembubaran DEPANRI tersebut terhadap kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggaraan keantariksaan nasional kedepan.Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui metode berpikir deduktif yang didasarkan pada pendekatan teori legal system. Dari kajian diperoleh hasil bahwa sebelum DEPANRI dibubarkan perannya sangat strategis dan mampu membangun iklim kondusif dalam mendukung pembangunan penerbangan dan keantariksaan nasional melalui berbagai produk kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkannya.Pembubaran DEPANRI berdampak dan membawa konsekuensi hukum secara signifikan terhadap pembangunan penerbangan dan keantariksaan nasional pada umumnya dan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan atau kebijakan penyelenggaraan penerbangan dan keantariksaan khususnya, karena mekanisme koordinasi instansi terkait yang dahulu dilaksanakan oleh DEPANRI, sekarang tidak ada lagi.