Items where Subject is "Hukum Penerbangan dan Antariksa"

,

Abdul Rohman and Abdul Aziz and Awang Rahmadi N and Hartono (2019) Kajian perencanaan sertifikasi militer pesawat tanpa awak LSU 05NG dengan metode WBS dan CPM. Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa IV (SINAS KPA – IV) 2019: 3. pp. 45-57. ISSN 2654-7000-01

Anjar Supriadhie Pengembangan Hukum Keantariksaan Sebagai Suatu Sub Sistem Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. In: UNSPECIFIED LAPAN, pp. 22-41.

Anjar Supriadhie (2015) Penyebab terjadinya kerugian dan tuntutan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keantariksaan. In: Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 141-161.

Diogenes (2016) Aspek hukum yang harus diperhatikan dalam membangun Bandar Antariksa : Alternatif Pulau Biak dan Pulau Morotai. “Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan”. pp. 59-72.

Diogenes (2006) Kepentingan Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional Keantariksaan tentang Iklim Dunia. LAPAN, Jakarta.

Hendy Gunawan (2008) Kajian implementasi e-government di lingkungan LAPAN. In: Teknologi informasi dan komunikasi. Massma Sikumbang, Jakarta, pp. 68-80. ISBN 978-8554-81-7

James Sianturi and Muhammad Megah (2012) Analisis Aspek Hukum Pengaturan Kerjasama Alih Teknologi Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan BUKU 2. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 107-130. ISBN 978-602-7523-64-7

Juajir Sumardi (2018) Perkembangan hukum antariksa nasional dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Prosiding Seminar Nasional 2017 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN. pp. 19-28. ISSN 977-2654-7000-01

Mardianis (2015) Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open Skies” Dan Implementasinya Di Indonesia. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 162-184.

Mardianis (2013) "Hard law" dan "Soft law" dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia. In: Kajian kebijakan dan informasi kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 1-19. ISBN 978-602-1521-92-2

Mardianis (2016) Integrasi kemampuan negara-negara dalam Penerbangan dan Antariksa: tantangan Kedepan (kajian perspektif regulasi). Prosiding Seminar Nasional 2016 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 38-47.

Mardianis (2015) Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 87-106.

Nessia Marga Leta (2015) Elemen Kunci Pengaturan Kegiatan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 63-86.

Nessia Marga Leta (2017) Implementasi pendaftaran benda antariksa. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya, Pertahanan, Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 90-110.

Nessia Marga Leta and Mardianis (2012) Analisis Pemenuhan Standar Suatu Perjanjian Internasional terhadap Kerjasama Antara LAPAN dengan ISRO dalam Pembangunan dan Pengoperasian Stasiun Bumi TT & C Biak. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan BUKU 2. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 131-151. ISBN 978-602-7523-64-7

Nur Almatin (2018) Regulasi pengembangan teknologi roket negara-negara dan implementasinya di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional 2017 Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN. pp. 110-124. ISSN 977-2654-7000-01

Nurul S.Fatmawati and Soegiyono (2012) Aspek-Aspek Dominan pada Pengaturan Pengoperasian Bandar Antariksa. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan BUKU 2. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 152-172. ISBN 978-602-7523-64-7

Runggu Prilia Ardes (2016) Pertimbangan Yuridis Dan Konsekuensi Pengelompokan RPP Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, Jakarta, pp. 44-63.

Runggu Prilia Ardes (2016) Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus Di Indonesia). Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa : Problema dan Tantangan. pp. 22-32.

Runggu Prilia Ardes (2016) Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus di Indonesia). Seminar Nasional 2016 : Prosiding Pengembangan Kebijakan dan Regulasi Penerbangan dan Antariksa: 3. pp. 22-32.

Runggu Prilia Ardes (2016) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Indonesia. In: Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa : Hukum, Politik, Sosio-Ekonomi Budaya Pertahanan Keamanan. LAPAN, pp. 86-109.

Runggu Prilia Ardes and Nurul Sri Fatmawati and Anjar Supriadhie and Soegiyono (2015) Aspek Hukum Tanggung Jawab Dalam Kerja Sama Keantariksaan Negara-Negara. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 107-122.

Shannon Suryaatmadja (2020) “JASMERAH”: Mengkaji isu-isu hukum pendirian cagar budaya di bulan. Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa V (SINAS KPA-V) 2020. pp. 129-135. ISSN 2792-2534

Soegiyono (2015) Penerapan Asean Open Sky Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Udara Indonesia. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 204-222.

Soegiyono (2015) Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 1-21.

A

Aktieva, Tri Tjitrawati (2018) Indonesia dalam persimpangan hukum antariksa: posisi indonesia dalam pengaturan GSO di era privatisasi aktivitas keantariksaan. Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III (SINAS KPA-III) 2018. pp. 187-194. ISSN 977-2654-7000-01

C

Cholifah, Damayanti (2018) Identifikasi kriteria amdal dalam pembangunan Bandar Antariksa di Indonesia: perspektif yuridis. Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III (SINAS KPA-III) 2018. pp. 149-161. ISSN 977-2654-7000-01

D

Dikjiratmi, Dikjiratmi and Dewi, Septi A and Deasy, Tresnoningrum (2012) Analisis mekanisme penanganan bencana benda antariksa bermuatan nuklir di Indonesia. In: Kajian kebijakan dan informasi kedirgantaraan. Massma Publishing, Jakarta, pp. 1-23. ISBN 978-602-8564-24-3

M

Mardianis, Mardianis and Diogenes, Diogenes (2001) Kajian tentang keabsahan UNCOPUOS dalam pembentukan hukum antariksa internasional. Warta LAPAN, 3 (4): 3. pp. 176-188. ISSN 0126-9754

Mieke, Komar Kantaatmadja (1995) Peraturan perundang-undangan nasional dan pengembangan bisnis keantariksaan. In: Seminar Antariksa Nasional 1995, 26 Oktober 1995, Jakarta.

S

Soegiyono, Soegiyono (2009) Kajian metode dan teknik penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan pembentukan RUU tentang keantariksaan. In: Kajian kebijakan kedirgantaraan (aspek teknik, sosial, ekonomi, hukum dan informasi). Massma Sikumbang, Jakarta, pp. 87-114. ISBN 978-602-8564-12-0

Soegiyono, Soegiyono (2009) Kriteria dan persyaratan negara peluncur (Suatu kajian dalam aspek hukum internasional keantariksaan). In: Kajian kebijakan kedirgantaraan (aspek teknik, sosial, ekonomi, hukum dan informasi). Massma Sikumbang, Jakarta, pp. 175-191. ISBN 978-602-8564-12-0

Sri, Rubiyanti (2009) Analisis dampak kegiatan peluncuran serta kemungkinan mitigasinya. In: Kajian kebijakan kedirgantaraan (aspek teknik, sosial, ekonomi, hukum dan informasi). Massma Sikumbang, Jakarta, pp. 193-204. ISBN 978-602-8564-12-0

Suyud, Harsoyo Suyudi (2001) Aspek- aspek hukum antariksa internasional: kegiatan penginderaan jauh. In: Kedirgantaraan : kajian kebijakan, hukum dan informasi. LAPAN, Jakarta, pp. 31-44. ISBN 979-8554-48-5

Suyud, Harsoyo Suyudi (2001) Pengkajian proses pengambilan keputusan dan pembuatan hukum internasional di komite Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang antariksa untuk maksud damai. In: Kedirgantaraan : kajian kebijakan, hukum dan informasi. LAPAN, Jakarta, pp. 87-101. ISBN 979-8554-48-5

Suyud, Harsoyo Suyudi (2001) Urgensi penataan hukum lingkungan antariksa internasional suatu gagasan. In: Kedirgantaraan : kajian kebijakan, hukum dan informasi. LAPAN, Jakarta, pp. 57-86. ISBN 979-8554-48-5