Identifikasi Para Pemangku Kepentingan yang Terlibat Dalam Rencana Pembangunan PLTN di Kalimantan Barat

Pemerintah provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) merencanakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berperan dalam bauran energi di Kalbar untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat, dan pengembangan industri di wilayahnya. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan PLTN tersebut. Tujuan studi adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana pembangunan PLTN di Provinsi Kalbar. Metodologi studi adalah kajian literatur dengan menggunakan dokumen panduan Badan Tenaga Atom International/International Atomic Energy Agency (IAEA) dan penelusuran melalui internet tentang organisasi atau institusi nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi para pemangku kepentingan. Dari hasil studi, identifikasi pemangku kepentingan dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok yakni kelompok penggerak (driving group), kelompok pengambil keputusan politik (political decision maker group), kelompok pendukung keteknikan (technical support), kelompok pembuat opini (opinion maker group), dan kelompok sosial dan lembaga pendukung (social and institution group). Kelompok penggerak meliputi instusi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BATAN, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, PT. PLN (Persero), Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat. Kelompok pengambil keputusan politik meliputi Presiden, DPR, dan partai politik. Kelompok pendukung keteknikan meliputi kontraktor, asosiasi profesi keteknikan, BAPETEN, KLH, dan Kementerian PUPR. Kelompok pemerhati dan pembuat opini meliputi wartawan, media massa, pemerhati lingkungan dan pemerhati teknologi. Kelompok sosial dan lembaga pendukung meliputi Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Luar Negeri (KEMLU), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan tokoh Masyarakat. Semua organisasi atau institusi yang terlibat tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pembangunan PLTN di Provinsi Kalbar.