Kajian peraturan keandalan bangunan instalasi nuklir

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung telah menetapkan bahwa setiap bangunan gedung wajib diperiksa keandalannya serta memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) sebelum difungsikan. Masa laku SLF untuk bangunan khusus, seperti reaktor nuklir, adalah 5 tahun dan harus diperpanjang sebelum masa laku SLF bangunan tersebut habis. Meskipun demikian, belum ada ketentuan khusus yang lebih rinci dan mengatur lebih jauh tentang keandalan ataupun SLF bangunan nuklir padahal instalasi nuklir pada umumnya akan memiliki potensi bahaya yang lebih apabila dibandingkan dengan bangunan pada umumnya. Pada makalah ini dilakukan kajian peraturan perundangan terkait dengan keandalan bangunan instalasi nuklir dengan menggunakan metode studi literatur terhadap beberapa dokumen peraturan perundangan di bidang bangunan gedung ataupun ketenaganukliran di Indonesia yang terkait dengan keandalan bangunan instalasi nuklir. Dari kajian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundangan bangunan secara umum telah mewajibkan pemeriksaan keandalan bangunan dan pembaruan SLF secara berkala untuk memastikan bahwa suatu bangunan dapat digunakan sesuai fungsi peruntukannya secara aman dan selamat. Peraturan ketenaganukliran hanya mensyaratkan SLF sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam memperoleh izin komisioning instalasi nuklir. Oleh sebab itu, instalasi nuklir yang ada sekarang diharapkan dapat melakukan pemeriksaan keandalan secara berkala serta memiliki SLF untuk memberikan keyakinan bagi pekerja, badan pengawas ataupun masyarakat umum bahwa bangunan instalasi nuklir masih layak digunakan sesuai fungsinya.