Indonesia dalam persimpangan hukum antariksa: posisi indonesia dalam pengaturan GSO di era privatisasi aktivitas keantariksaan

Aktivitas keantariksaan yang cenderung mengarah pada privatisasi dan komersialisasi saat ini,
mengharuskan adanya adjustment posisi Indonesia terhadap pengaturan pemanfaatan GSO, mengingat Deklarasi
Bogota 1977 yang menginginkan penguasaan terhadap wilayah GSO tidak berkembang menjadi norma hukum
internasional yang berwibawa. Makalah ini dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep baru posisi Indonesia
berkenanan dengan law making process hukum GSO dengan menggunakan pendekatan konseptual dan fungsional.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan penguasaan wilayah GSO tidak bisa digunakan lagi. Indonesia harus
menempatkan posisi dan kepentingannya dalam konteks kepentingan seluruh umat manusia dan lingkungan global,
tanpa mengurangi hak-hak khususnya sebagai Negara yang mempunyai keterkaitan unik dengan GSO.