Potensi Permasalahan Hukum dari Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Studi Kasus Di Indonesia)

Pesawat tanpa awak (UAV) tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan militer, tetapi kini juga digunakan untuk keperluan sipil. Maraknya penggunaan UAV dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Tulisan ini melihat permasalahan hukum apa saja yang berpotensi timbul dan apakah regulasi UAV di Indonesia sudah mengakomodir permasalahan-permasalahan tersebut. Penulisan dilakukan dengan metode yuridis normatif dimana akan dilihat kasus-kasus yang terjadi di negara-negara lain dan bagaimana regulasi UAV yang menjadi landasan hukum dalam penyelesaian kasus tersebut. Berdasarkan kasus-kasus yang sering terjadi di negara-negara, maka permasalahan hukum yang sering terjadi adalah kerusakan di darat, tabrakan di udara, pelanggaran hak pemilik tanah, dan pelanggaran hak privasi dalam data. Melihat frekuensi insiden tersebut, dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut dapat juga terjadi di Indonesia. Dalam mengakomodir permasalahan hukum tersebut, regulasi UAV di Indonesia saat ini sudah ada, namun hanya sebatas batas penggunaan ruang udara, perizinan dan persyaratan. Walaupun peraturan-peraturan terkait lainnya dapat dijadikan landasan hukum, akan lebih baik apabila ada regulasi khusus UAV yang menampung permasalahan-permasalahan tersebut.