Implementasi pendaftaran benda antariksa

Indonesia mempunyai kewajiban berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Pasal II Konvensi Pendaftaran 1975 untuk mendaftarkan objek antariksa yang dimilikinya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Pendaftaraan objek antariksa ini bertujuan untuk dapat mengetahui kepemilikan yuridis kontrol terhadap benda antariksa yang diluncurkan. Indonesia dalam hal ini belum memiliki peraturan nasional yang mengatur secara detail terkait pendaftaran objek antariksanya, terutama tentang keterlibatan pihak asing dan swasta dalam kegiatan peluncuran objek antariksa atas nama Indonesia. Kajian ini akan melihat praktek beberapa negara dalam mengimplemantasikan pendaftaran benda antariksa mereka kepada Sekjen PBB dengan adanya beberapa aturan pendaftaran yang terpisah dari PBB, dan juga melihat peraturan nasional mereka dalam mengatur keterlibatan pihak asing dan swasta terhadap pendaftaran benda antariksa. Kajian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dan Metode Komparatif. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa negara-negara peserta Konvensi Pendaftaran 1975 seperti Swedia dan Inggris secara aktif telah berupaya memperbaiki praktek registrasi mereka dengan aturan yang ada di Resolusi Majelis Umum PBB 62/101, sedangkan Rusia belum melaksanakan aturan dalam Resolusi tersebut sepenuhnya. Sementara itu, Indonesia pada tahun 2017 telah mendaftarkan national registry nya sebagai bentuk kepatuhan terhadap Pasal II Konvensi Pendaftaran 1975, hal ini juga sebagai upaya untuk penertiban administrasi keantariksaan khususnya pada pihak asing dan swasta.