Pertimbangan Yuridis Dan Konsekuensi Pengelompokan RPP Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan

Sejak tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah mengupayakan pengaturan mengenai pesawat udara tanpa awak melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 180 Tahun
2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016.
Namun, dalam peraturan ini secara eksplisit tidak mengatur tanggung jawab kepada pihak ketiga, padahal kegiatan pengoperasian UAV ini memiliki resiko yang cukup tinggi
terhadap kecelakaan. Tulisan ini akan mengkaji pengaturan tanggung jawab yang dianut oleh negara-negara dan membandingkannya dengan Indonesia melalui metodologi yuridis
normatif. Meskipun telah mengatur tentang asuransi dan sanksi administratif, masih terdapat kekurangan dalam peraturan ini karena sifatnya yang masih preventif dan belum
represif. Selain itu, tidak adanya penunjukkan secara langsung mengenai siapa yang bertanggung jawab menjadi salah satu isu penting. Oleh karena itu, demi menghindari
kekosongan hukum, perlu dilakukan penyempurnaan, seperti pengaturan lebih lanjut tentang aspek kegagalan operasional atau kecelakaan belum diatur.