Analisis Kawasan Hutan untuk Identifikasi Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang, Studi Kasus Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagaimana diketahui bahwa data penginderaan jauh merupakan salah satu masukan untuk analisis pemanfaatan ruang pada berbagai tingkat skala, mulai dari rencana umum tata ruang wilayah (RTRW) nasional, provinsi, kabupaten/kota maupun rencana detail tata ruang (RDTR). Analisis dapat dimulai dari perencanaan maupun monitoring dan evaluasinya secara periodik. Fokus pada kebutuhan untuk monitoring dan evaluasi, maka peta status tanah, peta RTRW, peta kawasan hutan dapat di-overlay dengan parameter lain yang diekstrak dari penginderaan jauh yang mewakili kondisi eksisting seperti peta hutan, peta transmigrasi, peta lahan pertanian, dan lainnya. Analisis ini, selain untuk mengetahui perbedaan yang terjadi juga dapat mengetahui permasalahan lain seperti tumpang-tindih antarpeta tersebut yang berpotensi menjadi konflik di masyarakat. Hasil analisis di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan banyak potensi konflik pemanfaatan ruang di mana dalam kawasan hutan terdapat perkebunan, permukiman, sawah, ladang/tegalan, dan tambak/ empang. Selain itu, dalam kawasan hutan (hutan lindung dan hutan konservasi) juga terdapat beberapa izin penggunaan lahan (HGU), izin pengusahaan hutan, izin usaha pertambangan, rencana pengembangan kawasan transmigrasi, tumpang-tindih izin pengusahaan hutan dengan HGU, pertambangan maupun dengan izin kawasan transmigrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi dengan melakukan evaluasi dan sinkronisasi data-data spasial dan rencana yang sudah ada hingga saat ini.