Items where Division is "Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ,
Number of items: 19.

,

Abdullah Jamil (2015) Kebijakan Global Navigation Satellite System (GNSS) Negara Pengguna (Studi Kasus: Australia, Korea dan Indonesia). In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 93-115.

Abdullah Jamil (2015) Komparasi Kelembagaan GNSS di Indonesia dan Australia. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 18-40.

Anjar Supriadhie (2015) Penyebab terjadinya kerugian dan tuntutan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keantariksaan. In: Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 141-161.

Bernhard H. Sianipar (2015) Analisis Risiko Lokasi Alternatif Bandar Antariksa Nasional (Studi kasus: Pulau Biak dan Morotai). In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 75-94.

Bernhard H. Sianipar (2015) Kebijakan Indonesia Tentang Mitigasi Sampah Antariksa. In: Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 1-17.

Bernhard H. Sianipar (2015) Kebijakan pengembangan Tele-Medisin di Indonesia. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 42-62.

Bernhard H. Sianipar (2015) Kebijakan penggunaan dan pengoperasian Sistem Pesawat Udata Tanpa Awak. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 185-203.

Euis Susilawati (2015) Aneksasi Crimea di Tengah-Tengah Kerja Sama Amerika Serikat dan Rusia dalam Stasiun Antariksa Internasional. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 42-56.

Euis Susilawati (2015) Pentingnya APSCO Bagi Pembangunan Keantariksaan Indonesia: Perspektif Politik. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 116-132.

Euis Susilawati (2015) Upaya India menjadi anggota Missile Technology Control Regime (MTCR). In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 123-140.

Igif G. Prihanto (2015) Pengelompokan Implementasi E-Government pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Metode K-Meanscluster Analysis. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 57-74.

Igif G. Prihanto (2015) Studi Komparasi Antara Tingkat Capaian Implementasi E-Government LAPAN Dengan LPNK Lainnya. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 134-152.

Intan Perwitasari (2015) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Pembangunan Satelit Operasional Nasional. In: Kajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan. Mitra wacana media, Jakarta, pp. 153-176.

Mardianis (2015) Evolusi Pengaturan Internasional Tentang “Open Skies” Dan Implementasinya Di Indonesia. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 162-184.

Mardianis (2015) Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 87-106.

Nessia Marga Leta (2015) Elemen Kunci Pengaturan Kegiatan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 63-86.

Runggu Prilia Ardes and Nurul Sri Fatmawati and Anjar Supriadhie and Soegiyono (2015) Aspek Hukum Tanggung Jawab Dalam Kerja Sama Keantariksaan Negara-Negara. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 107-122.

Soegiyono (2015) Penerapan Asean Open Sky Dan Kaitannya Dengan Kedaulatan Udara Indonesia. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 204-222.

Soegiyono (2015) Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In: Kajian kebijakan Hukum Kedirgantaraan. Mitra Wacana Media, Jakarta, pp. 1-21.

This list was generated on Mon Feb 26 18:14:13 2024 WIB.