PENGEMBANGAN PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN MASUKNYA SCRAP METAL TERKONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF KE DALAM WILAYAH HUKUM REPUBLIK INDONESIA

PENGEMBANGAN PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
MASUKNYA SCRAP METAL TERKONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF KE DALAM WILAYAH HUKUM
REPUBLIK INDONESIA. Salah satu prinsip dasar dalam pengelolaan limbah radioaktif adalah mencegah masuknya
limbah radioaktif dari negara lain ke dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Keberadaan fasilitas industri
peleburan besi baja hingga saat ini masih mendatangkan sebagian besar bahan mentah berupa scrap metal dari luar
negeri. Masuknya scrap metal yang terkontaminasi zat radioaktif dari luar negeri harus dicegah untuk melindungi
keselamatan radiasi bagi pekerja, masyarakat umum, maupun kelestarian lingkungan hidup. Telah dilakukan studi
pustaka untuk memperkuat kebijakan nasional dalam rangka mengantisipasi masuknya scrap metal terkontaminasi zat
radioaktif ke dalam negeri. Kendali pencegahan harus dilakukan melalui dua pendekatan strategis secara simultan,
meliputi strategi kendali teknis dan administratif. Kendali teknis dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta fungsi
peralatan deteksi radiasi yang telah terpasang di beberapa pintu masuk pelabuhan dan bandar udara. Adapun kendali
administratif dilaksanakan dengan penerapan penyertaan salinan sertifikat pernyataan bebas kontaminasi zat radioaktif
yang diterbitkan oleh badan pengawas negara asal scrap metal pada setiap proses importasi. Penerapan kendali teknis
menghadapi keterbatasan sumber daya berupa, dana, personil, maupun sarana dan prasarana pendukung peralatan di
pelabuhan dan bandar udara. Kendali administratif lebih efektif dan efisien untuk diterapkan di wilayah tanah air.