Resepsi Khalayak Pesan Propaganda Perlawanan Simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat di Akun Instagram @narasinewsroom

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi RUU Pilkada terkait ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah dan ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah menimbulkan kontroversi di masyarakat. DPR dinilai menganulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengikat semua lembaga. Perlawanan atas langkah DPR ini kemudian muncul di media sosial. Diunggah oleh akun Instagram @narasinewsroom, Gerakan ini telah menyedot perhatian khalayak dan memobilisasi aksi luring. Penelitian ini bertujuan mengupas resepsi khalayak atas pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat hingga ke tataran ideologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Sementara pisau analisis yang digunakan adalah teori resepsi Stuart Hall, yaitu untuk melihat posisi khalayak dalam penerimaan pesan propaganda perlawanan simbolik Garuda Biru dan Peringatan Darurat. Tiga posisi tersebut adalah dominant hegemonic position, negotiated code position, dan oppositional code. Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan melakukan wawancara semi terstruktur pada 10 informan berdasarkan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, 9 informan berada dalam posisi dominant hegemonic position dan 1 informan berada dalam posisi negotiated code position. Mayoritas informan memaknai pesan ini sebagai tanda adanya keadaan yang genting dan harus segera direspons oleh rakyat. Namun, partisipasi khalayak terhadap gerakan ini berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor-faktor individual. Sedangkan informan yang berada dalam posisi negotiated code position cenderung ambivalen dan skeptis akan efektivitas dari gerakan ini.