PENERAPAN NILAI BATAS LEPASAN RADIOAKTIVITAS ATMOSFERIK DI KAWASAN NUKLIR SERPONG

ABSTRAK
Fasilitas nuklir di Kawasan Nuklir Serpong (KNS) telah dirancang, dibangun dan dioperasikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan memperhatikan faktor keselamatan. Pada kondisi operasi normal, fasilitas nuklir berpotensi melepaskan zat radioaktif ke udara dan badan air. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) telah mengundangkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai Batas Radioaktivitas Lingkungan. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat diterapkan secara optimal di KNS, terutama terkait lepasan ke udara. Makalah ini bertujuan untuk memberikan tinjauan terhadap dua faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan nilai batas lepasan radioaktivitas ke udara di KNS secara lebih baik. Pertama, KNS terdiri dari beberapa fasilitas nuklir yang masing-masing memiliki cerobong dan mekanisme operasi yang spesifik. Kedua, fasilitas nuklir di KNS belum dilengkapi dengan sistem pemantauan cerobong yang mampu mendeteksi jenis radionuklida, seperti yang diatur dalam peraturan. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa upaya strategis baik secara administratif maupun teknis. Secara administratif, pemantauan lepasan ke lingkungan di KNS dilaksanakan oleh unit kerja penanggung jawab fasilitas dengan landasan peraturan internal pelimpahan wewenang Kepala BATAN kepada Kepala Unit Kerja. Selain itu, unit kerja di KNS telah berkoordinasi dan menyampaikan dokumen Nilai Batas Lepasan Radioaktivitas ke Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong kepada BAPETEN dengan melampirkan dokumen Kajian Perhitungan Nilai Batas Lepasan Radioaktivitas ke Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong sebagai bagian program proteksi dan keselamatan radiasi untuk perizinan fasilitas nuklir. Dokumen tersebut menyajikan tabel nilai batas lepasan ke lingkungan, mengatur frekuensi pemantauan dan mekanisme pelaporan antara unit kerja penanggung jawab fasilitas nuklir dan Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) selaku koordinator pemantauan lingkungan di KNS, serta mengatur ketentuan-ketentuan jika batas lepasan turunan mingguan terlewati. Secara teknis, fasilitas nuklir di KNS telah melakukan beberapa pendekatan metode pemantauan yang difokuskan pada pemenuhan peraturan dengan justifikasi teknis yang ilmiah tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan proteksi radiasi. Pendekatan tersebut merupakan metode yang sesuai untuk penerapan saat ini sehingga pemantauan yang masih bersifat radioaktivitas total dapat dibandingkan dengan nilai batas lepasan per nuklida sesuai peraturan. Dengan demikian, dalam hal pemenuhan peraturan terkait batas lepasan, fasilitas nuklir di KNS telah melakukan beberapa upaya untuk menentukan nilai batas lepasan spesifik tapak, melakukan koordinasi teknis pemantauan lepasan, dan melakukan pendekatan metode pemantauan lepasan. Pendekatan yang sederhana dan konservatif terus dikembangkan secara bertahap untuk menghasilkan pemantauan yang lebih handal dan realistis.

Kata kunci: batas lepasan, pemantauan cerobong, Kawasan Nuklir Serpong

ABSTRACT
Nuclear facilities in Serpong Nuclear Zone (KNS) have been designed, built and operated by the National Nuclear Energy Agency (BATAN) by paying attention on safety factors. Under normal operation, nuclear facilities have the potential to release radioactive substances into air and water bodies. Nuclear Energy Regulatory Agency (BAPETEN) has issued BAPETEN Chairman Regulation Number 7 Year 2013 on Environmental Radioactivity Limit. Nevertheless,the regulation has not been optimally implemented in KNS, especially related to releases into air. The purpose of this paper is to give a review on two main factors that need to consider for better implementation of atmospheric radioactivity discharge limits in Serpong Nuclear Zone. First, KNS consists of several nuclear facilities where each has a stack and a specific operating mechanism. Second, the nuclear facilities at KNS have not been equipped with stack monitoring system that has capability to detect radionuclide types, as regulated. Therefore, it is necessary to perform some effort both administratively and technically. Administratively, environmental release monitoring at KNS is carried out by working unit which has responsibility on the facility based on regulation of authority delegation Head of BATAN to Head of Working Unit. In addition, work units at KNS have coordinated and submitted document of Radioactivity Discharge Limit to Environment around Serpong Nuclear Area by attaching document of Radioactivity Discharge Limit Calculation to Environment around KNS as part of radiation protection and safety program for nuclear facility permit. The document presents tables of discharge limit values to environment, regulates monitoring frequency and reporting mechanisms between work units and Center for Informatics and Nuclear Strategic environmental monitoring coordinator at KNS, and regulates the provisions if the weekly derived discharge limit is exceeded. Technically, nuclear facilities at KNS have undertaken several approaches to monitoring methods focusing on regulatory compliance with scientific technical justification without neglecting aspects of safety and radiation protection. These approaches are convenient methods at the moment to make gross radioactivity monitoring can be compared with discharge limit value per-nuclide according to the regulation. Thus, in the case of compliance with regulation on discharge limits, nuclear facilities at KNS have made some efforts to determine site specific discharge limits, perform technical coordination on discharge monitoring, and perform approaches on methodology of discharge monitoring. Simple and conservative approaches are being developed gradually to produce more reliable and realistic monitoring.

Keywords: discharge limit, stack monitoring, Serpong Nuclear ZoneZone Utilization as the