Peranan kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial hutan adat di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon

Hutan Adat merupakan salah satu skema perhutanan sosial dalam rangka pengelolaan hutan lestari dengan memanfaatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama demi untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (Permen LHK 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan lembaga adat dalam pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutu muri. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposve sampling (sampel bertujuan). Dimana pengambilan sampel berdasarkan atas ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sugiyono 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPS memiliki peran penting dalam mengelolasumber daya hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. KUPS berfungsi dalam pengembangan usaha perhutanan sosial, kepatuhan terhadap aturan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan. Struktur organisasi KUPS mencakup ketua, sekretaris, bendahara, bidang perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan, masing-masing dengan peran yang spesifik. Lembaga adat juga memainkan peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan kelembagaan, seperti pelantikan kepala soa dan saniri negeri, pembentukan KUPS, dan pelatihan pengolahan hasil hutan. Selain itu ada peranan dalam permohonan penetapan hutan adat kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), lokasi hutan adat adalah milik negeri atau Soa, dan penandaan batas melibatkan setiap Soa. Kesimpulannya, sinergi antara KUPS dan lembaga adat sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan Hutan Adat di Negeri Hutumuri .