Perlindungan hukum sebagai daya tarik wisata alam wisatawan Pantai Pede

Untuk melindungi orang dari gangguan dan ancaman lainnya, pejabat hukum harus melakukan berbagai upaya hukum. Ini disebut perlindungan hukum. Setiap organisasi bertanggung jawab karena banyaknya korban pencurian, penipuan, dan tindakan kriminal lainnya yang mengancam keselamatan wisatawan. Sejauh mana pemerintah melindungi wisatawan adalah tujuan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Analitik data menggunakan analisis normatif dan kepustakaan. Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisataan tersebut di atas menyatakan bahwa wisatawan berhak atas perlindungan hukum dan keamanan untuk kegiatan pariwisata yang signifikan. Apa yang diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan tersebut sebagai hak wisatawan, di sisi lain, menjadi tanggung jawab pengusaha pariwisata.