Perlindungan hukum bagi korban investasi trading binary option

Maraknya praktik investasi melalui trading di binary option menjadi suatu tren yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda pada sekitar tahun 2018. Jenis investasi tersebut menurut Bappebti ialah ilegal karena tidak mengantongi izin dalam penyelenggaraannya. Awal mula terjadinya kasus investasi tersebut yaitu pada awal tahun 2022 sejak ditangkapnya beberapa afiliator binary option seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, karena masyarakat selaku pengguna aplikasi merasa dirugikan ketika melakukan trading di aplikasi binary option atas ajakan para afiliator. Penelitian ini bertujuan untuk mencari aspek perlindungan hukum bagi korban invetasi trading binary option dan pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator trading binary option menurut Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara yuridis perlindungan hukum bagi korban invetasi trading binary option terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktinya, perlindungan hukum bagi korban invetasi trading binary option masih belum menghasilkan solusi yang baik, karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan hukuman pidana dari pada pengembalian uang yang tentunya berguna bagi para korban.