Efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming di Indonesia

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif child grooming. Kasus child grooming di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menghasilkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan media sosial. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) khususnya dalam UU perlindungan anak.