Tinjauan hukum pelanggaran izin traek (studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton)

Perizinan angkutan jalan merupakan upaya untuk mengakomodir kepastian hukum dan hak bagi para pemilik angkutan jalan sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya upaya menertibkan perizinan tersebut juga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Buton dalam sektor jasa, sehingga menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton sebagai instrumen utama dalam meminimalisir adanya pelanggaran atas izin trayek serta ketertiban dalam angkutan umum di kabupaten Buton yang memiliki aktifitas lalu lintas yang cukup intens. Upaya ini menjadikan masyarakat kabupaten Buton tertib dalam bidang perizinan dalam hal pengangkutan, secara tidak langsung hal ini dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Buton sebagai salah satu roda penggerak pemerintahan yang baik. Tinjauan Hukum Pelanggaran Izin Traek (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton), Tujuan utama dari penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui secara teknis bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton dalam pelaksanaan perizinan trayek di Kabupaten Buton; (2) untuk mengetahui faktor terjadinya pelanggaran izin trayek di Kabupaten Buton serta bentuk penyelesaian yang terjadi.