Penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air

Penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi. Pengelolaan sumber daya air dan lahan harus selaras dan terpadu, sebagaimana diamanatkan dalam UU no 7/2004 tentang Sumber Daya Air bahwa rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan hal ini, UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Adanya kawasan lindung yang terkait dengan air, antara lain kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air; dan kawasan rawan banjir, telah menunjukkan bahwa peraturan penataan ruang telah sejalan dengan pengelolaan sumber daya air. Meskipun demikian, kenyataan masih menunjukkan adanya tata ruang yang belum selaras dengan pengelolaan sumber daya air. Contoh yang banyak dijumpai adalah: perubahan tata guna lahan pada kawasan lindung di daerah aliran sungai bagian hulu, telah menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, serta berkurangnya debit aliran rendah; pengembangan wilayah perkotaan yang tidak mempertimbangkan dukungan sumber daya air, dan juga permukiman yang belum mengantisipasi kemungkinan ancaman bencana banjir. Makalah ini membahas berbagai permasalahan penataan ruang dalam pengelolaan sumber daya air, dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan penelitian dan pengembangan, instrumen insentif dan disinsentif, serta kelembagaan dan koordinasi untuk menyelaraskan pengelolaan sumber daya air dengan penataan ruang, agar dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kepentingan masyarakat