Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 terhadap hukum perkawinan di Indonesia

Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang membawa paradigma baru dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Pengabulan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menghasilkan putusan yang menyatakanbahwa anak di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut merubah Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menuai banyak kontroversi. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan tersebut melegalisasi perzinahan. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Hasil pembahasanmenunjukkan bahwa putusan tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun memberikan implikasi yang besar terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak yang sama dengan anak sah, yaitu mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologis, nafkah, wali nikah, dan waris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan yuridis-sosiologis. Sumber data digali dari bahan-bahan tertulis seperti teks-teks hukum seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum Islam dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.