Itsbat nikah poligami perspektif Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 tahun 2018

Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan merupakan hal yang sudah sangat menjamur di masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu prinsip apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, maka hal itu cukup untuk melangsungkan perkawinan, termasuk dalam perkawinan poligami. Perkawinan semacam ini melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang mengharuskan adanya pencatatan di setiap perkawinan. Keharusanpencatatan perkawinan selain untuk tertib administrasi, juga untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dengan begitu istri dan anak hasil perkawinan sirri akan kehilangan kepastian dan perlindungan hukum sebab perkawinan sirri tidak diakui oleh undangundang. Sebagai solusi atas maraknya perkawinan sirri, maka diadakanlah itsbat nikah agar perkawinan sirri yang telah terjadi menjadi tercatat dan diakui negara sebagaimana diatur dalampasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Terkait itsbat nikah poligami sirri masih dapat dimungkinkan diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Keputusan Ketua MARI Nomor KMA/032/SK/IV/200611 tanggal 6 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Aturan yang tercantum dalam Buku II bertolak belakang dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengajuan itsbat nikahpoligami atas dasar perkawinan sirri tidak dapat diterima.