Pembatalan perjanjian pra perceraian karena bertentangan dengan akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibentuk dalam perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 29/Pdt.G/2019/PN.Tbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 157/PDT/2020/PT.SBY tentang kemungkinan dilakukan penyimpangan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri dengan Perjanjian Pra Perceraian yang dibuat oleh para pihak. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan melalui pengumpulan artikel, dokumen, dan peraturan yang berkaitan dengan pembatalan kontrak, perkawinan, dan Perseroan Terbatas. Data dianalisis dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data dari jurnal, hukum, dan pendapat ahli. Berdasarkan hasil penelitian, penyimpangan terhadap Akta Pendirian dengan Perjanjian Pra Perceraian yang dibuat dalam perkawinan tidak dapat dilakukan mengingat pengaturan mengenai berakhirnya masa jabatan Direksi telah diatur tersendiri dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai pemberhentian Direksi yang terdapat dalam Pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang memberhentikan Direksi hanyalah Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian Direksi harus menyebut atau disertai alasan, jika tidak beralasan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 105 ayat (I) UUPT dianggap bertentangan dengan Undang-Undang.