Sertifikat hak tanggungan yang hilang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan

Menganalisa secara yuridis mengenai sertifikat Hak Tanggungan yang hilang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan Hak Tanggungan. Peraturan Perundang- undangan tidak mengatur mengenai Eksekusi jaminan Hak Tanggungan berkaitan dengan sertifikat Hak Tanggungan yang hilang, sehingga tidak terdapat dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Penelitian yang dilakukan bersumber pada pengkajian normatif dan didukung dengan penelitian di lapangan (wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat Hak Tanggungan yang hilang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan Hak Tanggungan tidak bisa dilakukan, baik melalui parate eksekusi maupun fiat eksekusi, hal ini mengingat bahwa sertifikat hak Tanggungan merupakan dokumen penting yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon (kreditur). Namun walaupun demikian, kreditur tetap dapat melindungi haknya, yaitu dengan cara berperkara di pengadilan. Jadi kreditur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dalam hal ini kreditur harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa debitur (tergugat) telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan dan disepakati bersama (perjanjian kredit).