Implikasi perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara onrechmatige overheidsdaad terhadap jabatan notaris

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam terkait dengan implikasi perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara onrechmatige overheidsdaad terhadap jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini terdiri dari penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara membaca dan juga mengutip secara langsung maupun tidak langsung dari buku-buku maupun literatur yang bersifat ilmiah yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pejabat notaris merupakan pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintah penyelenggara negara lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan pada ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad). Pejabat notaris sebagai penyelenggara negara lainnya mempunyai tugas membantu Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum. Kewenangan notaris secara atributif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sehingga pejabat notaris dapat dikatakan sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan subyek hukum onrechtmatige overheidsdaad. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat notaris