Tanggung jawab notaris terhadap karyawannya yang memalsukan surat akta pemberian hak tanggungan atas jaminan tanah

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis, tanggung jawab notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan surat keterangan akta pembebanan hak tanggungan dan dapatkah seorang notaris menuntut karyawannya agar memulihkan nama baiknya akibat dari perbuatannya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum doctrinal yakni berfokus pada peraturan yang tertulis. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka, jurnal maupun peraturan perundang-undangan dengan penggunaan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, apabila karyawan notaris melakukanpemalsuan surat keterangan, maka tidak menutup kemungkinan seorang notaris bisa dimintai pertanggungjawaban. Di mana mengakibatkan kerugian oleh pihak ketiga yang menimbulkan suatu perkara pidana, maka secara pidana apa yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut notaris dapat diikutsertakan jika memenuhi unsur penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat keterangan dalam KUHPidana Pasal 55 jo. Pasal 263 atau Pasal 264 KUHP. Kedua, bahwa setiap orang yang merasa nama baiknya telah dicemarkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHPidana Pasal 310 jo. Pasal 320, maka dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1372jo.Pasal 1380.