Akibat hukum pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang mengangkat badan hukum sebagai komisaris

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) menentukan bahwa salah satu syarat menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, maka tulisan ini bertujuan mempreskripsi akibat hukum pengesahan pendirian perseroan terbatas (PT) yang mengangkat Badan Hukum PT sebagai Komisaris. Penelitian ini berparadigma “ black-latter law” sehingga bersifat normatif yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dengan pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library research) terhadap sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yangterkait dan bahan hukum sekunder dari buku-buku hukum, jurnal, internet, karya ilmiah tulisan sarjana, baik berupa tesis maupun disertasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pengesahan sebuah Badan Hukum PT yang dijadikan sebagaiKomisaris menjadikan Pendirian PT tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan UU 40/2007 yang mensyaratkan anggota Dewan Direksi dan Komisaris adalah Orang Perseorangan. Notaris sebagai pejabat pembuat akta pendirian PT harus menguasai proses pendirian PT yang sesuai ketentuan UU 40/2007.Notaris pun bertindak sebagai kuasa dari pendiri untuk mendaftarkan PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) hingga berstatus badan hukum dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengesahan dari Kemenkumham. Pertanggungjawaban notaris dinyatakan dalam SABH berupa pernyataan elektronik bahwa notaris bertanggung jawab bahwa apa yang diisi dan diunggah tidak melanggar ketentuan perundangundangan dan siap menerima segala bentuk sanksi. Prinsip kehati-hatian notaris sangat dibutuhkan karena tindakan dalam proses pendirian PT memiliki akibat hukum baik kepada para pihak, pihak ketiga, maupun kepada notaris itu sendiri.