Kedudukan hukum lembaga kuasa dalam pendirian Perseroan Terbatas

Memasuki tahun 2022 yang penuh dengan kesibukan, sering sekali orang-orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya, sebab itulah masyarakat memerlukan jasa orang lain untuk melakukan sesuatu. Orang lain tersebut lalu diberikan suatu kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan atas nama berbagai pihak pemberi kuasa. Yang dimaksud menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau memunculkan suatu “akibat hukum”. Dalam praktek kontemporer, sering di lapangan bahwa seorang penerima kuasa mengajukan “Surat Kuasa Khusus” ke notaris untuk melakukanpendirian Perseroan Terbatas tanpa didasari Perjanjian Tertulis (akta autentik) yang menjadi dasar pendirian tersebut, sebagai perwakilan pemberi kuasa yang berniat untuk membangun suatu Perseroan Terbatas tersebut. Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata disusun dengan menyantumkan materi dan data persyaratan yang diperlukan dalam membangun sebuah Perseroan Terbatas. Keberadaan Lembaga Kuasa atau Surat Kuasa Khusus sama sekali tidak disebutkan sebagai syarat pendirian Perseroan Terbatas dalam UUPT, sedangkan seharusnya pendirian Perseroan Terbatas paling tidak, harus didasari Perjanjian Tertulis (akta autentik) yang menyatakan kehendak para pendiri Perseroan Terbatas. Diperlukan riset terkini yang meninjau keabsahan suatu Lembaga Kuasa dalam pendirian Perseroan Terbatas untuk membantu semua para pihak yang ingin menciptakan sebuah Perseroan Terbatas yang benefit dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, riset tersebut bisa bersumber kepada data primernya yang mengacu Undang-Undang dan pelengkapnya dari buku-buku kontemporer dan relevan untuk mencapai nilai qualitatif tertentu bila disandingkan dengan Kedudukan Hukumnya.