Batalnya akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama (studi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/ Pdt.G-Interven/2019/PN Mks)

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pelaksanaan pembuatan akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang merupakan harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/ Pdt.G-Interven/2019/PN Mks. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah mengetahui bentuk pelindungan hukum terhadap pasangan kawin sebagai turut memiliki hak harta bersama pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G-Interven/2019/PN Mks.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber pada peraturan perundang-undangan tentang hukum perseroanterbatas dan hukum perkawinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta pernyataan keputusan rapat sehubungan dengan pengalihan hak atas saham adalah akta yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta melanggar hak harta bersama dalam perkawinan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Perbuatan melawan hukum ini terjadi pada proses pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta melanggar ketentuan hak harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) juncto Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.