Tanggung jawab notaris dalam pembatalan akta pengalihan piutang secara cessie

Cessie adalah istilah yang lahir dari doktrin dan diatur pada Pasal 613 KUHPerdata.Cessie dapat tertuang dalam perjanjian bawah tangan atau akta autentik. Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga yang berwenang untuk membuat Akta Cessie adalah Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab mengenai kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Penelitian ini bersifat normatif yang akan didukung wawancara narasumber yang menjadi data pendukung.Wawancara narasumber dilakukan kepada Notaris yang pernah membuat AktaCessie dengan wilayah jabatan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga menggunakan metode studi putusan pengadilan yang akan melihat bagaimana hakim menerapkan dan menemukan hukum. Metode pengumpulan bahan hukum yangdigunakan yaitu studi pustaka (library research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cessie sehingga Notaris, sebagai pembuat Akta Cessie, dituntut untuk memahami dasar hukum cessie. Notaris mempunyai tanggung jawab atas Akta Cessie yang dibuatnya, baik secara administrasi maupun perdata. Pemahaman mengenai dasar hukum cessie dan penerapan prinsip kehati-hatian mutlak dilakukan oleh Notaris untuk menghindari permasalahan hukum yang akan muncul di kemudian hari.