Hukum kenotariatan: kesesuaian kewenangan notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Terhadap Sertifikasi Apostille menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sertifikasi Apostille termaktub dalam konvensi internasional Apostille yang berfungsi untuk menghapuskan proses legalisasi dokumen yang bersifat publik dengan cara membentuk sertifikasi yang disebut "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)”,yang pada perkembangannya diselenggarakan secara elektronik (e-Apostille). Pemerintah Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021 (Perpres 2/2021). Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UU JN) menyatakan notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Penjelasan UU JN untuk mensertifikasi online. Oleh karena hal itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kewenangan notaris yang diatur pada Pasal 15 ayat (3) UU JN terhadap sertifikasi Apostille sebagaimana tertuang dalam Perpres 2/2021. Metode penelitian ini menggunakan analisis normatif-yuridis dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan bahan hukum sekunder yang berkaitandengan kewenangan notaris, Apostille dan sebagainya. Data-data tersebut dianalisisdengan metode interpretasi gramatikal, historis, dan sistematis.