Keterkaitan tindak pidana pencucian uang di Indonesia: studi kasus pada kasus korupsi e-KTP di Tuban Jawa Timur

Menyeimbangkan peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retrebusi. Pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta mencapai amanat konstitusi. Dalam wujud realisasi program, tentunya masih memiliki kendala di berbagai segi, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi yang akan didapat setelah program e-KTP berjalan, maka e-KTP terus dilaksanakan hingga seluruh penduduk Indonesia dapat terorganisir secara merata. Dalam pengimpelementasian e-KTP pastinya ada ketidaksesuaian dengan rancangan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis keterkaitan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Di mana, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan E-KTP di Tuban JawaTimur idealnya pemerintah seharusnya sudah memiliki grand-design kependudukan. Adapun,hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya,tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi.