Penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi

Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang kerap dijadikan metode pemanfaatan yang dilakukan oleh koruptor untuk menyembunyikan jejak uang hasil tindak pidana korupsi guna menjadikan harta hasil kejahatannya tersebut menjadi uang yang sah. Salah satu cara koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya adalah dengan membagikan harta tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak lain. Pihak lain yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi inilah yang dapat disebut pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang serta untuk menganalisis penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi dimana tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime) dari tindak pidana korupsi, di sisi lain tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian uang. Akibat hukum dari pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut adalah penerapan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Penerapan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga diperlukan peran UU TPPU sebagai upaya penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.