Penyuapan dalam proses penentuan status kepemilikan gratifikasi sebagai modus pencucian uang hasil tindak pidana korupsi

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi dalam konteks ketentuan yuridis di Indonesia memiliki keterkaitan sebagai kejahatan asal dan kejahatan lanjutan. Pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan dalam praktiknya digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi, serta mengkonversi uang tersebut agar seakan-akan diperoleh dari sumber pencaharian ataupun cara yang tidak melawan hukum. Pencucian uang dalam perkembangannya bertransformasi ke dalam berbagai bentuk dan metode dengan memanfaatkan celah-celah hukum di Indonesia. Salah satu cara yang memiliki peluang untuk digunakan adalah dengan memanfaatkan mekanisme laporan terhadap penerimaan gratifikasi. Dalam modus pencucian uang ini, pelapor gratifikasi akan menyuap pemeriksa gratifikasi, sehingga objek gratifikasi yang diberikan karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban jabatannya tersebut statusnya dapat diatur untuk dimiliki secara pribadi dan tidak menjadi milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Dimana hubungan kedua kejahatan tersebut tidak melulu memiliki hubungan kejahatan awal dan lanjutan, akan tetapi tindak pidana korupsi sebagai sebuah metode dalam melakukan pencucian uang dan sekaligus menjadi kejahatan tunggal yang memiliki peran ganda. Dimana hanya dengan satu perbuatan yaitu penyuapan kepada pemeriksa laporan gratifikasi, telah dihasilkan sejumlah uang sekaligus menyamarkan asal-usul uang tersebut. Penelitian ini diharapkan menghasilkan sebuah pengetahuan kepada masyarakat, praktisi, dan aparat penegak hukum tentang potensi berkembangnya metode pencucian uang yang menyimpang dari konsep dasar dan modus pencucian uang pada umumnya.