Profit investasi dari proceed of crime sebagai objek perampasan aset pada perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi

Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang digolongkan dalam extra-ordinary crime karena dampaknya yang sangat merugikan dengan menghambat pembangunan dan pengentasan kemiskinan oleh negara. Dilansir dari data ICW bahwa pada tahun 2020 negara mengalami kerugian akibat korupsi hingga Rp 56,7 triliun sedangkan hukuman uang penggantinya hanya Rp 19,6 triliun dengan hukuman denda yang juga masih rendah yaitu berkisar Rp 156 miliar. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang tidak mewajibkan setiap negara untuk mengadopsinya, akan tetapi sebagai negara yang telah meratifikasinya seharusnya Indonesia memiliki peraturan terkait pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas yaitu objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa profit investasi sebagai objek perampasan aset pada perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi merupakan bentuk upaya penegakan 1 hukum serta pemulihan kerugian keuangan negara. Langkah ini akan memberikan manfaat jangka panjang efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tidak hanya berfokus pada pembalasan semata akan tetapi lebih menitikberatkan aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.