Perampasan aset digital hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi

Seiring berkembangnya teknologi telah terjadi pergeseran modus tindak pidana. Salah satunya yaitu penyalahgunaan aset digital yang digunakan sebagai media pencucian uang hasil tindak pidana seperti tindak pidana korupsi. Aset digital tersebut sulit untuk dideteksi kepemilikannya dan mobilisasi aset yang cepat, sehingga akan sukar dilakukan perampasan aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan. Mekanisme perampasan aset yang berlaku di Indonesia belum menjawab terkait permasalahan ini. Di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia pun masih belum mengatur secara eksplisit dan komprehensif terkait pembuktian dan mekanisme perampasan aset digital. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan terkait pembuktian pada kepemilikan aset digital yang berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi serta mekanisme terhadap perampasan aset digital tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun aset digital sulit untuk diidentifikasi pemiliknya, tetapi terkait pembuktian dapat dilakukan melalui pelacakan riwayat transaksi melalui Blockchain dan pembalikan beban pembuktian. Terkait mekanisme perampasan aset digital dibutuhkan lembaga independen baru yang memiliki tugas dan wewenang khusus untuk mengurus perampasan aset digital.