Urgensi pelindungan pekerja rumah tangga sebagai pengakuan atas kerja perawatan di Indonesia

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki posisi yang sangat rentan. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi oleh PRT belum menjadi-diskursus arus utama apalagi bertransformasi dalam bentuk kebijakan publik yang memberikan pelindungan hukum terhadap-mereka. Dengan ketiadaan kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak mereka, PRT menjadi salah satu kelompok-pekerja yang paling rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Di Indonesia, advokasi untuk mendorong adanya-undang-undang pelindungan PRT sebenarnya telah dimulai sejak hampir dua dekade lalu. Akan tetapi hingga saat ini, undangundang-tersebut belum juga dimaterialisasikan,-padahal pemerintah Indonesia saat menjadi tuan rumah G20 mendorong pengakuan atas care economy. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan-Rancangan Undang-Undang-Perlindungan-Pekerja Rumah-Tangga (RUU PPRT) menggunakan kerangka 5R (recognition,-reduce, redistribution,-reward, dan representation)-yang dikembangkan oleh-ILO. Artikel ini menilai bahwa RUU PPRT secara umum telah sejalan dengan-kerangka 5R, namun masih-dibutuhkan penguatan pada-beberapa aspeknya, terutama masalah penggajian, tunjangan, dan hak-berserikat.