Sinergi politik harapan: interseksionalitas politik pemuda dalam feminisme

Pemuda Indonesia mengalami diskriminasi usia (ageisme) yang menurut Matriks Dominasi berbentuk dominasi struktural hukum dan hegemonik kultural. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengartikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun, namun sejumlah jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada punya syarat yang melarang usia pemuda. Semua pemuda dilarang menjadi presiden/wakilnya yang tersirat dengan adanya syarat usia minimal 40 tahun, gubernur/wakilnya (30), serta anggota Komisi Pemilihan Umum/BadanPengawas Pemilu tingkat pusat (40), provinsi (35), dan kabupaten/kota (30). Secara kultural, ageisme yang menilai pemuda tidak mampu memimpin menjadi kewajaran dengan fakta bahwa pemuda tidak pernah menjabat menteri kepemudaan dan ketua umum organisasi pemuda nasional. Pemuda penting mempelajari politik harapan feminisme yang dalam Sejarah berhasil menghapus larangan hak pilih perempuan dan berhasil mendapatkan politik afirmasi minimal 30 persen.Sebagai warga yang berjumlah signifikan, interseksionalitas pemuda dalam feminisme bisa menjadi sinergi untuk mencapai parlemen yang lebih representatif, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan.