Tubuhku bukan milikku: Pasal 463 KUHP baru ditinjau dari perspektif hukum feminis

Artikel ini membahas bagaimana aborsi dipersepsikan dalam Pasal 463 KUHP Baru yang dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Analisis pasal ini menggunakan perspektif hukum feminis. Sebagai ilustrasi intervensi negara terhadap masalah kesehatan reproduksi perempuan dalam hal aborsi, disertakan dua kasus yang diperoleh dari hasil penelusuran direktori putusan MA. Pasal 463 KUHP Baru tidak memberi akses aborsi dalam konteks pertimbangan kesehatan ibu hamil sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Bagian penjelasan pasal tersebut cenderung mempersempit pengertian kekerasan seksual bahwa aborsi hanya diperbolehkan untuk korban kekerasan seksual berbentuk eksploitasi seksual yaitu prostitusi paksa.Temuan kajian ini adalah aturan hukum tidak mengakomodasi pengalaman perempuan secara keseluruhan bahwa kehamilan bisa terjadi karena satu kali perkosaan. Kemudian, pasal ini juga tidak mengakomodasi kebutuhan aborsi bagi ibu hamil yang mengalami kondisi kesehatan darurat. Penting agar pemerintah dan lembaga legislatif dapat menghasilkan peraturan yang lebih mengakomodasi pengalaman perempuan yang khas, khususnya dalam isu hak reproduksi.