Reorientasi arah kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam perspektif ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diperlukan untuk memastikan kelestarian sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan bagi generasi saat ini dan yang akan datang dengan prinsip keadilan dan kelestarian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dankosistemnya yang telah tiga dekade menjadi regulasi dan mengalami berbagai dinamika dalam upaya konservasi sumber daya alam perlu direorientasi sesuai hierarki peraturan perundangundangan, dalam hal ini harus sejalan dengan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan mengatur pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hal yang perlu dilakukan reorientasi dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 antara lain peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, mekanisme penanganan konflik atas pemanfaatan sumber daya alam, serta upaya pemulihan ekosistem sebagai sanksi atas eksploitasi sumber daya alam secara berlebih.