Kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka good governance Kota Semarang tahun 2019

Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dilihat dari sarana prasarana, sikap dan perilaku pelayanan, ketepatan dan efektifitas pelayanan dan kebijakan-kebijakan pelayanan yang didasarkan pada tata kepemerintahan yang baik (good governance) sangatlah diharapkan. Untuk itu perlu kiranya mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik mulai dari kebijakan-kebijakan yang ada sampai pada implementasi kebijakan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di wilayah Kota Semarang. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kebijakan publik dan khususnya bagi policy maker dalam mengambil keputusan, dan diharapkan sebagai masukan sampai dengan implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan khususnya dalam pelayanan publik. Kebijakan pelayanan publik satuan kerja perangkat daerah di wilayah Kota Semarang berhasil mencapai hasil yang mendekati maksimal. Hal ini karena ketika standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal telah dijalankan oleh pemberi layanan dengan baik dengan memperhatikan berbagi indikator seperti sarana prasarana, daya tanggap, keakuratan pelayanan, keterbukaan, sikap perilaku yang baik, akses, understanding the customer dan kompetensi. Selain itu pelayanan publik oleh administrator pemerintahan yang baik tidak semata mata hanya ketersediaan faktor ekonomi, prinsip administrasi lainnya tetapi juga kriteria moralitas (etika). Oleh karena itu, etika pelayanan publik di kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka tata kepemerintahan yang baik (good governance).