Pengoptimalisasian fungsi dan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persaingan usaha era digital

Maraknya digitalisasi era ini membuat seluruh sektor turut bergerak dan memajukan era tersebut, didukung lagi dengan munculnya bisnis-bisnis digital seperti e-commerce maupun media lain yang digunakan dalam rangka pemajuan sektor ekonomi digital. Beranjaknya kebiasaan masyarakat dalam berbelanja di platform digital membuka peluang juga akan terjadinya persoalan ketika menjalankan segala aktivitas tersebut, misalnya berkaitan dengan persaingan usaha satu pelaku dengan pelaku lainnya. Melalui hal tersebut, diperlukannya salah satu alat negara yang dibentuk dan beperan sebagai penilai, penegak, dan pelaksana dalam rangka melindungi persaingan usaha di era digital saat ini. Tujuan dibentuknya tulisan ini untuk mengetahui kondisi persaingan usaha digital di Indonesia, mengetahui fungsi dan peranan KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Saat ini, kondisi persaingan usaha digital di Indonesia memang terus mengalami pertumbuhan, tetapi disamping itu masih diperlukannya upaya untuk mengatasi tantangan terkait keamanan siber, dan diperlukannya regulasi yang sesuai serta adaptif untuk menjadi dasar yang kuat dalam rangka proses yang berkelanjutan. Tantangan-tantangan tersebut menjadi bagian dari perhatian dari KPPU sebagaimana peranan dan fungsinya diatur dalam Pasal 4 dan 5 Keppres No. 75 tahun 1999 tentang KPPU untuk terus melakukan upaya-upaya seperti pendekatan kepada para pemangku kepentingan, memaksimalkan pembuatan regulasi untuk menemukan titik keseimbangan aspek perlindungan dalam transaksi, pengembangan penegakan hukum digital, dan lain-lain. Oleh karena itu, potensi tinggi yang terus berkembang dalam pelaksanaan usaha era digital ini, diperlukannya peranan KPPU dan lembaga lain untuk terus melakukan penyesuaian regulasi yang harapannya akan membawa keseimbangan di berbagai aspek seperti perlindungan dan penegakan hukum bagi para pelaku usaha era digital.