Pengawasan komisi pengawas persaingan usaha dalam pencegahan predatory pricing pada sektor e-commerce

Perkembangan era digital di masa pandemik Covid-19 membuka peluang persaingan usaha pada para pelaku bisnis pada sektor e-commerce. Pemberlakuan harga pada produk yang dijual dalam e-commerce memerlukan pengawasan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang di dalamnya memiliki Deputi Pencegahan sehingga dapat mencegah praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat, salah satunya adalah predatory pricing. Penerapan diskon, voucher, promo maupun flash sale yang dilakukan oleh beberapa e-commerce dapat di indikasikan sebagai predatory pricing sebab menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pelaku usaha lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan KPPU dalam mencegah terjadinya predatory pricing oleh pelaku usaha pada sektor e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk mengawasi pelaksanaan dari UU Anti Monopoli, KPPU dapat mengenakan sanksi denda kepada pelaku bisnis yang melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat yakni predatory pricing dengan menekankan prinsip rule of reason dan per se illegal. Dengan demikian perlakuan pelaku bisnis yang melakukan predatory pricing tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persainan Usaha Tidak Sehat (UU Anti monopoli).