Pertanggung jawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

Latar Belakang: Korupsi adalah merupakan masalah yang begitu serius yang terdapat di Indonesia. Korup ibarat suatu penyakit yang muncul secara silih berganti yang bisa membawa kehancuran pada segi perekonomian, politik, sosial budaya, maupun keamanan negara. Belakangan beberapa kasus menunjukkan bahwa korupsi melibatkan partai politik, namun belum ada partai politik yang disangkaka Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana partai politi dapat dipersamakan dengan korporasi dan bagaimana pertanggungjawabannya ketika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Tujuan Penelitian: Menganalisa pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi. Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa partai politik sama dengan korporasi. Hal ini ditinjadari aspek karakteristik dan konsep dari ketentuan perundang-undangan yang ada yakni undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang tentang partai politik. Mengenai pertanggungjawaban yang bisa dimintakan kepada korporasi yang terbukti melakukan tindakan korupsiadalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kecuali pidana mati, pidana penjara dapidana kurungan. Selain itu undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur untuk menjatuhkan denda maksimal ditambah dengan sepertiganya. Sehingga berdasarkan konsep pertanggungjawaban tersebut dapat dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.