Ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 Ayat (1) UUJN-2004

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis dan menemukan Ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 Tentang Pembatalan Pasal 66 ayat (1) UUJN-2004, (2) Dampak Hukum Putusan Mk No. 49/PUU-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan, yakni: Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ratio decidendi pembatalan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris didasarkan, bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip equality before the law (persamaan dalam hukum) bagi setiap warga Negara. Adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, tidak sesuai rasa keadilan dan proses penegakan hukum pidana, serta prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka; (2) Dampak Hukum Putusan Mk No. 49/Puu-X/2012 Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris, maka notaris kehilangan hak estimewanya, yakni pemanggilan Notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari Majelis Pengawas Daerah seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU JN, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya.