Tinjauan yuridis terhadap pembentukan peraturan daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

Pembentukan, Peraturan Daerah Kota Tangerang, Pengawasan Pencabutan Pembatalan, Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan dan Pelaksanaannya, seperti Perencanaan, Persiapan, Teknik Penyusunan, Perumusan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan, akan tetapi terdapat Bab dan beberapa Pasal, khususnya Bab Ill tentang Pengedaran Penjualan dan Penggunaan, yang sifatnya Pelarangan atau Pelanggaran, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 4 Huruf a, b dan c, Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 dan Pasal 7 dan Bab VIII, tentang Ketentuan Pidana, Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) yang sifat sanksinya berupa ancaman pidana dan denda bagi pelanggar perda, ternyata sangat kontradiksi dengan KUHP Bab I, tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan, Pasal 492 Ayat (1) dan (2), dari sisi ancaman pidana dan denda bagi pelanggar KUHP ternyata tidak setegas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005. Bagaimanakah Mekanisme Pengawasan, Pencabutan dan Pembatalan, Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 22 Tahun 2003, tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskripsi dan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah bahwa Proses Pembentukan, Pengawasan, Pencabutan dan Pembatalan, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.