Upaya korektif penguatan sistem pemilu melalui mekanisme penentuan DPT oleh KPU

Proposal penelitian ini akan membahas tentang Penentuan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Penguatan Sistem Demokrasi. Permasalahan carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bagaimana upaya membenahinya menjadi sebuah persoalan yang perlu segera dipecahkan, sejauh ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya dan juga dibantu partai politik (parpol) telah berusaha untuk memperbaiki masalah DPT, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa DPT dapat berjalan dengan baik, serta partisipasi pemilih dalam pemilu terus meningkat. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah hak–hak rakyat dalam menyampaikan aspirasinya dapat terwujud dengan baik. Penetapan DPT oleh Komisi Pemilihan Umum merupakan unsur yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sesuai dengan amanat Undang–undang Nomor 7 tahun 2017 (tentang pemilu). Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (Juridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivisti. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang di buat dan di undangkan oleh lembaga dan pejabat berwenang. Dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian kepustakaan di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.