Penegakan hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Situbondo

Dyah, Silvana Amalia and Dodi, Bahtiar (2022) Penegakan hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Situbondo. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1 (1): 6. pp. 46-60. ISSN 2828-7630

[thumbnail of 2828-7630_1_1_2022-6.pdf]
Preview
Text
2828-7630_1_1_2022-6.pdf - Published Version

Download (172kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan PeraturanBupati SitubondoNomor 45Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahandan Pengendalian Corona Virus Disease2019 di Kabupaten Situbondo yang dilatar belakangiolehmerebaknyapandemi Covid-19yangmenyebar luaskepenjurudaerahdiduniaterutama di Kabupaten Situbondo. Untuk pengendalian percepatan penyebaran covid-19 Bupati Situbondomenerbitkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45Tahun 2020 dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2020. Metode Penelitian pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang undang, peraturan daerah serta rancangan undang-undang, dengan metode pendekatan diantaranya peraturan perundang-undangan (stute approach) dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam menangani Covid-19 berdasarkan UUD 1945 dimana pemerintah pusat maupun daerah harus berperan aktif didalamnya, khususnya di Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan perbup yang mengatur masyarakatnya taat protokol kesehatan. Namun jika tidak ditaati aturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2).

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Covid-19, Perbup Situbondo
Subjects: Social and Political Sciences > Education, Law, & Humanities
Depositing User: Syifa Naufal Qisty
Date Deposited: 17 Feb 2025 03:26
Last Modified: 17 Feb 2025 03:26
URI: https://karya.brin.go.id/id/eprint/28105

Actions (login required)

View Item
View Item