Evaluasi nilai pengalihan tanah dan bangunan menggunakan teknik audit berbasis komputer dalam rangka penggalian potensi pajak (Studi kasus: KPP Pratama Jakarta Palmerah)

Penerapan DJP Online sebagai sarana administrasi validasi pembayaran (Surat Setoran Pajak) SSP Pasal 4 ayat (2) oleh wajib pajak sangat menyederhanakan dan memudahkan proses pengalihan tanah dan bangunan yang utamanya dilakukan oleh notaris. Dengan hanya mengakses situs web DJP Online dan kemudian mengisi data yang dibutuhkan, wajib pajak dapat langsung mendapatkan hasil validasi pembayaran SSP tersebut secara online. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan di Negara Indonesia adalah self assessment artinya wajib pajak memang diberikan wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Peran Fiskus di sini adalah pengawasan dan penegakan hukum melalui proses pemeriksaan. Untuk menguji transaksi pengalihan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak, fiskus dapat menggunakan teknik audit berbasis komputer yang sederhana karena banyaknya transaksi wajib pajak pada satu tahun tertentu.